Presiden “Bodoh”, Retorika Meroket Realitas Membelit

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto, menyebut kebijakan pemerintah “bodoh” dalam menangani isu pendidikan dan kesejahteraan anak. Pernyataan itu muncul setelah kasus tragis di Nusa Tenggara Timur, di mana seorang siswa bunuh diri karena tidak mampu membeli buku murah, serta laporan gizi buruk yang menelan korban jiwa.

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menilai peristiwa tersebut meruntuhkan klaim keberhasilan pemerintah yang kerap ditampilkan dalam bentuk statistik. Ia bahkan mengirim surat kepada UNICEF untuk menyoroti masalah ini di tingkat internasional. Namun, setelah kritik itu, Tiyo mengaku mendapat ancaman digital dan penguntitan, menimbulkan kekhawatiran atas ruang kebebasan berpendapat di Indonesia.

Secara historis, BEM UGM memiliki tradisi panjang sebagai oposisi moral, sering menyoroti isu sosial yang dianggap luput dari perhatian negara. Retorika “bodoh” mencerminkan frustrasi mahasiswa terhadap ketimpangan antara narasi pembangunan dan kenyataan di lapangan.

Kritik ini menyoroti dilema mendasar: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin akses pendidikan dan kesehatan. Dengan melibatkan UNICEF, mahasiswa mencoba menginternasionalisasi isu tersebut, menekan pemerintah melalui sorotan global. Fenomena ini memperlihatkan bahwa suara mahasiswa tetap menjadi barometer penting dalam demokrasi Indonesia, meski konsekuensinya bisa berupa intimidasi.