BEM UGM melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo, menyebut kebijakan pemerintah “bodoh” setelah tragedi sosial di NTT. Kritik ini menyoroti ketimpangan antara klaim pembangunan dan kenyataan di lapangan, sekaligus membuka perdebatan tentang ruang kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia.